undang undang perikanan. Pelajari isi dan dampaknya bagi sektor perikanan nasional. undang undang perikanan

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG UNDANG TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN,. 1. Artikel Terkait: Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. T. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan; 2. Perikanan tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; Mengingat : 1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 19 November 2019 Dilihat : 1531. d. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU 31/2004 tentang Perikanan. T ahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. Undang-undang (UU) NO. Mengingat : 1. Undang-Undang Pertambangan tahun 2009 mengatur industri pertambangan dan mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan izin yang tepat dan melakukan analisis mengenai dampak lingkungan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. perikanan terdapat pada Pasal 1 Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu: Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 2. Parlemen membuat Undang-Undang Perikanan tersebut, namun dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat yang mencintai hukum di Indonesia Dengan berdasarkan latar belakang diatasmaka penulis mengangkat skripsi ini dengan judul: “Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan BahanUndang-Undang Perikanan, terdapat pada pasal 84 sampai dengan 104. Indonesia mempunyai hak berdaulat pada jalur yang berbatasan dengan laut Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang. Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore For The Extradition of Fugitives) Dokumen :. 18. 2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan. 2) Kegunaan Penelitian a. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 24 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN. Batas waktu penyelesaian perkara illegal fishing cukup singkat yaitu 140 hari untuk menyelesaikan suatu perkara mulai dari penyidikan sampai dengan putusan Mahkamah Agung. Pasal 5 ayat 1 jo pasal 20 ayat 1 serta pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 Undang-undang Dasar; 2. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan - Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. :Pemantauan dan evaluasi. 000 ton. Perikanan KKP Peraturan. Mengingat: Pasal 20, pasal21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. : 700 Kali Tayang. Pejabat yang Menetapkan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 138 Tahun 2023 tentang Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusun Daftar Inventarisasi Masalah dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. Wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, pengelolaan ruang laut, dan pelindungan lingkungan laut, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, keselamatan di laut, tata kelola dan kelembagaan. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31. 45, LN. No. Padahal, di saat yang sama. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Pengelolaan Lobster (Panulirus spp. Ruang Lingkup Illegal Fishing. Anda bisa mengunduh, melihat,. Wewenang dan tanggungjawab pemerintah tersebut diwujudkan antara lain dengan. Dasar hukum pengenaan sanksi pidana diatur pada Pasal 84 s. Mengingat : 1. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan menggunakan bentuk dakwaan alternatif terhadap Terdakwa, yakni: Pertama: Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ; atau. Studi tentang pelayanan terhadap kapal perikanan . Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. perikanan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Indonesia. Identifikasi Masalah Belum optimalnya penegakan hukum (law enforcement) dibidang perikanan, yaitu penegakan hukum yang belum memberikan. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tindak pidana perikanan adalah. 45/tahun 2009, beserta turunannya Peraturan Pemerintah No. Dasar hukum PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengatur ruang lingkup perikanan yang merupakan penjelasan segala hal yang terkait dengan perikanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dinyatakan bahwa Undang-Undang ini berlaku: 1. Presiden Republik Indonesia. Tanggal Penetapan 27 April 2023. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 3. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU No. Permen KP No. Tanggungjawab Menteri. saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. kepri. 34 Nur Sulistyo Budi Ambarini, Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Dalam Pengembanga Usaha Perikanan Berkelanjutan Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan. Undang-Undang No 7 tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. Buku PEMASARAN HASIL PERIKANAN ini membahas tentang perkembangan sektor perikanan di Indonesia serta konsep dasar pasar hasil perikanan yang disertai beberapa hasil-hasil penelitian yang telah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah lautUsulan itu adalah kepada presiden untuk memerintahkan menterinya, mengubah undang-undang perikanan tadi di mana ada pasal penenggelaman menjadi tidak ada. 154 Tahun 2009, TLN No. STATUS PERATURAN. Tribratanews. UU No. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: KEP. RUU Perikanan, Senin 2 April 2018 . 304. Untuk itu, pengelolaan perikanan dan wilayah pesisir harus ditekankan pada dua landasan di atas. Peraturan. Tempat Penetapan. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 27 Mei 2019 Dilihat : 4550. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Indonesia-Australia. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Undang - Undang No. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 01 Agustus 2019 Dilihat : 14508. 2004. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menimpa kondisi perikanan Indonesia 2. Bidang Pertanian dan Bidang Kelautan C. Undang-Undang 31/2004 yang telah diperba-harui dengan UU 45/2009 tentang Perikanan, Undang-Undang 27/2007 yang telah diperba-harui dengan UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan demi terwujudnya. UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jasa Kelautan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) 2019. Suparni, Niniek et al. Undang-undang No. Tajuk ringkas, pemakaian dan mula berkuatkuasa. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (1) jo. Pada Pasal 29 ayat (1), dinyatakan bahwa usaha perikanan diwilayah pengelolaan. Singkatnya, pengaturan tindak pidana di bidang perikanan memiliki berbagai jenis, diantaranya bentuk, sanksi, dan pertanggungjawaban tindak. com, sebuah penerbit yang berfokus pada penerbitan buku-buku hukum dan. Dilihat dari segi perkembangan teknologi: modern tentang penggunaan laut. Kebijakan ini diterapkan untuk. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhuhungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,. PERIKANAN . "Terus terang, kami melihat ada spirit yang hilang dalam. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang - Undang No. Undang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45. Status : ACTIVE. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perikanan tentang Pakan Ikan ; Mengingat : 1. Undang-undang (UU) tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan. ), dan Rajungan (Portunus spp. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-undang No. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun. go. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Konsep ketiga tersebut adalah kesatuan atau unifikasi hukum nasional. Medan Merdeka Timur No. Undang-Undang Cipta Kerja Bentuk Keberpihakan Pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 05 Agustus 2010. id: 10 HLM. Tipe. Mengingat : 1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan. LN No. 21 4 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 5 Pasal 4 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 6 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang KelautanPERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PRODUK HASIL PERIKANAN NONPANGAN DAN. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai. go. [1] Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 299, jdih. yang berbeda signifikan hanyalah dihapusnya aturan mengenai SIUP, SIPI dan SIKPI. UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Unduh. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang. Tajuk ringkas, pemakaian dan mula berkuatkuasa. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2006. Adin memaparkan, kasus pemalsuan dan penggandaan dokumen SIPI tersebut melanggar Undang-Undang Perikanan Pasal 94A jo Pasal 28A sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta. Mengingat : 1. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka peraturan-peraturan ini dengan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu: a) Algemeene. go. ) Di Wilayah Negara Republik Indonesia MATERI POKOK. Daerah; 5. 45 Tahun 2009. 200 ton dengan total keseluruhan produksi perikanan mencapai 4. Didalam bagian penjelasan dijelaskan bahwa yang termasuk kedalam jenis ikan adalah : b. Pemerintah pun telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait illegal fishing di antaranya: UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU. Peraturan Judul Ditetapkan Diundangkan Status; 1: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan: 132/2023: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional Pasal 85 Undang-Undang No mor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 t entang Perikanan. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU 5/1990 tentang Kehati. Nah, menteri nanti mengajukan ke. 31 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Alam H ayati dan Ekosistemnya; 2. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 12. Pengertian landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian. . HUKUM LAUT DAN UNDANG-UNDANG PERIKANAN. NO. 000,00. Indonesia yang secara geografis wilayahnya. Koromis, SH, MH ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran penegak hukum terhadap tindak pidana di. Indonesia. Undang-Undang No 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021. Tugas dan Fungsi. Mengingat : 1. Pro. Kata Kunci: Perikanan, Alat Tangkap BerbahayaPenangkapan Ikan Terukur Amanah UU Perikanan. Usman Madubun. 2020 No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah melalui Undang Undang No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1985. PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 27, Pasal 115, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan.